NarasiPublik – Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan sistem pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melaksanakan harmonisasi tiga rancangan peraturan bupati (Ranperbup). Rabu, (22/1/2025).
Dipusatkan di Aula Kebangsaan Kemenkum Sulteng, pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian serta turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Morowali, Moh. Rizal Badudin bersama berbagai unsur organisasi perangkat daerah unsur pemrakarsa serta para Penyusun dan Perancangan Peraturan Undang-Undang Kemenkum Sulteng.
Membacakan amanat Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Sopian mengatakan bahwa proses harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu peraturan daerah yang harmonis, efektif, dan efisien serta memastikan substansi hukum yang diatur didalamnya bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pengharmonisasian tersebut akan menerapkan 10 Dimensi yang menjadi perhatian serius oleh pihaknya, diantaranya dimensi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vertikal, horizontal, yurisprudensi, asas hukum, system perencanaan pembangunan nasional, perjanjian/konvensi internasional, hukum adat dan Teknik penyusunan.
“Ini menjadi acuan dan perhatian kita sehingga Ranperda maupun Ranperkada dapat lebih berkualitas serta tidak tumpeng tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal maupun horizontal dalam bingkai Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental negara,” ungkapnya.
Adapun ketiga Ranperbup tersebut meliputi:
1. Pedoman fleksibilitas pengelolaan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah,
2. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggara, dan
3. Manajemen keamanan informasi system pemerintahan berbasis elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Mewakili Bupati Morowali, Rizal pun mengapresiasi atas dukungan dari Kemenkum Sulteng dalam proses ini, apalagi ia mengatakan bahwa kemitraan tersebut telah menuaikan berbagai produk hukum yang saat ini telah berdampak pada pembangunan daerah.
“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern. Dengan adanya rancangan Perbup yang komprehensif dan harmonis, kami optimis dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Morowali,” jelasnya.
Sementara itu, ditempat berbeda, Rakhmat Renaldy dalam keterangannya juga memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendukung Pemerintah Daerah dalam memastikan produk hukum daerah yang berkualitas.
Ia menambahkan bahwa Kemenkum Sulteng juga saat ini terus berupaya meningkatkan peran dalam mengaktulisasikan fungsi hukum, penegakan hukum, budaya hukum dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, tidak bias gender, serta memperhatikan hak asasi manusia.
“Kemitraan ini penting, selaras dengan komitmen kita untuk mengaktualisasikan fungsi, penegakan, budaya serta produk hukum yang berkualitas dan tepat manfaat. Kami ingin dari aktualisasi tersebut dapat menjadi sebuah habit (kebiasan), masyarakat dapat lebih mengerti dan menghargai setiap hukum yang berlaku,” tandas Rakhmat Renaldy.
Komentar0